Di mata publik, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dikenal sebagai organisasi profesi yang menaungi para dokter. Namun, di balik citra resminya, terdapat misi-misi yang tidak selalu terekspos ke permukaan—sering disebut sebagai "misi rahasia"—yang jauh melampaui sekadar mengorganisir dokter. Membongkar misi ini adalah kunci untuk memahami pengaruh IDI yang sebenarnya dalam menentukan arah kesehatan bangsa.
Misi Rahasia #1: Penjaga Monopoli dan Kontrol Pasar Profesi
Salah satu misi yang jarang diakui secara terbuka, namun sangat terasa dampaknya, adalah peran IDI sebagai penjaga gerbang yang mengontrol akses ke pasar profesi kedokteran. IDI memegang kendali penuh atas rekomendasi izin praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR). Ini bukan hanya masalah standar, tetapi juga tentang mengatur pasokan dokter.
Bagaimana ini bekerja? Dengan mempertahankan standar yang ketat (dan kadang dipersepsikan sebagai terlalu kaku) dalam pendidikan dan perizinan, IDI secara tidak langsung dapat membatasi jumlah dokter yang bisa berpraktik. Bagi beberapa pihak, ini dilihat sebagai cara untuk menjaga "nilai" profesi dan mencegah saturasi pasar, yang pada akhirnya menguntungkan dokter yang sudah ada. Setiap upaya untuk mempermudah akses dokter asing atau mempercepat proses pendidikan kerap ditentang, seringkali dengan argumen kualitas, namun tak jarang disinyalir juga untuk menjaga "monopoli" profesi.
Misi Rahasia #2: Kekuatan Politik Terselubung di Balik Layar
Meskipun menyatakan diri non-politik, IDI memiliki kekuatan politik yang signifikan dan sering beroperasi di balik layar. Suara IDI dalam setiap perumusan kebijakan kesehatan—mulai dari undang-undang hingga peraturan pelaksana—bisa sangat menentukan. Ketika IDI menolak sebuah rancangan undang-undang, dampaknya bisa sangat besar, bahkan mampu menunda atau membatalkan proses legislasi.
Bagaimana ini tersembunyi? Aktivitas lobi IDI di lingkungan parlemen dan kementerian seringkali tidak terekspos media secara luas. Namun, keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan kesehatan seringkali mencerminkan seberapa kuat IDI mengadvokasi kepentingannya. Misi ini bukan hanya tentang "melindungi profesi," tetapi juga memastikan bahwa lingkungan regulasi mendukung praktik kedokteran sesuai visi IDI, yang kadang diinterpretasikan sebagai menguntungkan dokter secara ekonomi atau menjaga kewenangan mereka.
Misi Rahasia #3: Membentuk Opini Publik dan Narasi Kesehatan
IDI secara aktif berupaya membentuk opini publik dan narasi tentang isu-isu kesehatan tertentu. Ketika terjadi krisis kesehatan, perdebatan kebijakan, atau bahkan isu-isu etika, IDI seringkali menjadi pihak pertama yang memberikan pernyataan resmi.
Mengapa ini rahasia? Tidak semua orang menyadari bahwa pernyataan-pernyataan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga bertujuan untuk mengarahkan persepsi publik agar sejalan dengan pandangan dan kepentingan IDI. Misalnya, dalam isu vaksinasi atau penanganan pandemi, IDI berperan besar dalam mengampanyekan informasi yang dianggap benar, sambil menekan informasi yang dianggap salah atau merugikan. Ini adalah bentuk "misi" untuk mengendalikan wacana publik demi tujuan profesi.
Membongkar untuk Transparansi
Mengakui adanya "misi rahasia" ini bukan untuk menuding IDI, melainkan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Setiap organisasi besar memiliki kepentingan yang melampaui misi formalnya. Dengan memahami misi-misi yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit ini, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat:
- Menganalisis kebijakan IDI dengan lebih kritis: Tidak hanya menerima argumen resmi, tetapi juga mempertimbangkan potensi dampak lain.
- Mendorong dialog yang lebih terbuka: Mengajak IDI untuk lebih transparan tentang proses pengambilan keputusan dan dampaknya.
- Memastikan keseimbangan kepentingan: Agar kebijakan kesehatan benar-benar mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak.
Pada akhirnya, IDI adalah organisasi yang sangat kuat dan berpengaruh. Membongkar misi-misi yang kurang terlihat ini adalah langkah penting untuk memastikan kekuasaan tersebut digunakan secara bertanggung jawab demi kemajuan kesehatan Indonesia secara keseluruhan.